RS Ghuang Zhou dan Padangpanjang Tandatangani Kesepakatan
Kamis, 01/04/2010 16:39 WIB
padangmedia.com - PADANGPANJANG- Manajemen Rumah Sakit Ghuang Zhou China hari ini menandatangani kontrak kerja sama dengan pihak Pemerintah Kota Padangpanjang di Rumah Sakit Umum Daerah sore ini.
MoU antara kedua pihak tersebut berkaitan dengan bidang kesehatan, karena Pemko Padangpanjang sudah bertekad menjadikan RSUD yang ada dikota ini sebagai rumah sakit yang bertaraf Internasional.
Walikota Suir Syam mengatakan kerjasama yang dilakukan dengan China adalah dalam bentuk metoda pengobatan, dimana negara China selain menggunakan obat-obatan biasa juga menggunakan bahan-bahan alami. "Hal ini lah yang kita coba untuk melakukan kerja sama dengan negara tersebut," ungkapnya.
Upaya pemerintah kota Padangpanjang untuk menjajaki kerja sama dengan pihak negara Cina ini sudah dilakukan sejak beberapa tahun lalu. Untuk menindak lanjutinya pihak negara China melalui manajemen rumah sakit Ghuang Zhou menyepakati Mou yang ditawarkan pemerintah kota Padangpanjang.
Setelah nota kesepakatan ditandatangani, nantinya akan ada pihak dari Cina yang ditugaskan di Padangpanjang. "Metoda pengobatan yang diterapkan di Rumah Sakit Ghuang Zhou nantinya akan diterapkan di Padangpanjang Akan ada seorang ahli dari Cina yang ditempatkan di Padangpanjang," jelasnya.(isril)
2. Lembah Anai Hanya Dilewati Kendaraan Pribadi
Kamis, 01/04/2010 17:04 WIB
padangmedia.com - PADANGPANJANG - Untuk sementara waktu, pihak kepolisian hanya memperkenankan kendaraan pribadi untuk melewati Lembah Anai, baik dari Padang ke PAdang panjang ataupun sebaliknya. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan longsor karena dam pembatas sungai dan jalan banyak yang mengalami retak dan berpotensi terban.
Hal ini diungkapkan salah seorang supir travel Kahirul yang ditemui padangmedia.com di Silaiang Bawah siang ini. Menurutnya meskipun dengan sistem tutup buka yang penting bisa lewat, karena jalur lembah anai jalur terdekat untuk menuju Bukittinggi.
Sejak Pagi tadi pihak Polres Kota Padangpanjang kembali memasang rambu-rambu peringatan jalan putus di beberapa titik menuju Padang dari Padangpanjang diantaranya di Simpang Padang Kampuang Baru dan Simpang MTSN Gantiang Bukik Suruangan.
Sebelumnya, sehari setelah musibah longsor yang terjadi Selasa (30/03) lalu, rambu-rambu ini sempat terbuka. Namun karena masih banyaknya titik titik yang berpotensi longsor dan demi keamanan pengguna jalan, rambu rambu ini kembali di pasangi sejak sore kemaren. Apalagi bagian jalan yang terban masih menjadi ancaman untuk dilewati karena retak dan bekas longsoran yang mencukam kebagian dalam bawah jalan.(isril)
3. Pemko Padangpanjang Ajukan 10 Ranperda Baru dan Perubahan
Senin, 05/04/2010 18:25 WIB
padangmedia.com - PADANGPANJANG - Wakil Walikota Padangpanjang siang ini menyampaikan 10 rancangan peraturan daerah kepada DPRD, termasuk diantaranya LKPJ Walikota tahun 2009. Selain ranperda baru, pemko juga mengajukan ranperda pencabutan Perda no 10 tahun 2002, tentang retribusi yang dipungut dari bendi. Pencabutan ini menurut Edwin karena retibusi bendi yang diberlakukan semenjak tahun 2002 itu tidak lagi efektif dan tidak mempengaruhi PAD Kota Padangpanjang.
Berkaitan ranperda penyertaan modal untuk Bank Perkreditan Rakyat, menurutnya selama ini BPR Kampung Manggis yang telah diserahkan kepada pemko belum memilki badan hukum, namun dengan mendapat lisensi dari Bank Indonesia kedepan BPR tersebut akan di jadikan badan usaha perbankan dalam bentuk perseroan dengan nama BPR Serambi Mekah Syari’ah
Dengan pola Syari’ah diyakini akan terhindar dari berbagai krisis yang melanda dunia perbankan dan pola ini paling sedikit menerima dampak dari krisis keuangan. Karena masih dalam bentuk perbankan konvensional disepakati operasionalnya dengan sistem syari’ah. Pada ranperda yang diajukan kepada DPRD tersebut diajukan anggaran sebesar Rp. 1.350.000.000,-
Masih berkaitan masalah perbankan, pemko juga mengajukan ranperda fase penambahan modal untuk Bank Pembangunan Daerah (BPD) atau Bank Nagari dan PDAM Kota Padangpanjang sebesar Rp. 1,5 miliar rupiah, yang merupakan implementasi setelah terbentuknya perda penambahan modal.
Yang juga menarik dari 10 ranperda yang diajukan pemko tersebut adalah ranperda penindaan penyakit masyarakat (Pekat), sebagai antisipasi pekat yang bisa saja dilakukan oleh perorangan/kelompok yang mengganggu norma agama dan masyarakat. Namun dalam penerapannya diperlukan penyesuaian unsur yang diatur undang-undang, pemakaian internet di warnet yang melarang anak sekolah berinternet di warnet pada jam pelajaran kecuali ada surat dari pihak sekolah yang bersangkutan, ranperda ini disejalankan dengan ranperda ketertiban umum/ masyarakat.
Ranperda lainnya adalah, tentang Izin Komunikasi dan Informatika, pengelolaan barang milik daerah, IMB (revisi), dari 10 ranperda tersebut rencananya akan dibahas secara bertahap oleh anggota DPRD Kota Padangpanjang.(isril)
4. KPU PadangPanjang Lauching DPS
Jumat, 02/04/2010 09:13 WIB
padangmedia.com - PADANGPANJANG - Wakil Walikota Padangpanjang Ir. Edwin.Sp menghimbau masyarakat untuk memantau, melihat dan meneliti langsung, apakah sudah terdaftar atau belum sebagai pemilih pada pemilihan Gubernur mendatang.
Hal ini disampaikannya pada lounching Daftar Pemilih Sementara (DPS) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padangpanjang di halaman kantor Lurah Balai-Balai, Kamis (1/4).
Edwin berharap pihak penyelenggara pemilu bersikap terbuka, karena apabila masyarakat wajib pilih yang belum terdaftar tapi memenuhi syarat, maka wajib diproses dan dimasukkan dalam daftar pemilih. “Dinamika kehidupan masyarakat dewasa ini telah melahirkan tuntutan yang semakin kompleks. Daftar pemilih di Kota Padangpanjang tidak menjadi masalah. Saya harap pemilu bisa berjalan lancar sebagaimana yang diharapkan,” ucapnya
Sementara itu Ketua KPU Kota Padangpanjang Sudirman.MPd pada padangmedia,com sebelum lounching dilakukan mengatakan, untuk daftar sementara ini sebanyak 31.442 jiwa yang memiliki hak pilih pada pemilihan gubernur mendatang. Namun jumlah ini berkurang dari DPT Pilpres maupun DP4.
Sudirman menambahkan, jumlah ini bisa saja bertambah atau berkurang karena mungkin saja ada masyarakat yang meninggal dunia atau pindah dan belum terdaftar, untuk itu Sudirman juga berharap agar masyarakat pro aktif untuk melakukan pengecekan namanya di masing-masing kelurahan.(isril)
5. Ranperda Penyertaan Modal untuk BPR Diajukan
Senin, 05/04/2010 13:32 WIB
padangmedia.com - PADANGPANJANG - DPRD Kota Padangpanajang hari ini akan membahas 11 rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang diajukan oleh pemerintah daerah kota Padangpanjang, dalam sidang digedung wakil rakyat tersebut juga dihadiri oleh pemerintah daerah dalam hal ini diwakili oleh wakil walikota Padangpanjang Ir. Edwin.SP, unsur Muspida dan SKPD dilingkungan pemko Padangpanjang.
Ketua Komisi I DPRD Kota Padangpanjang H. Desva Remindo.SH pada padangmedia.com mengatakan, dari 11 ranperda yang akan dibahas tersebut diantaranya adalah penyertaan modal untuk Bank Perkreditan Rakyat Kampung Manggis yang menurut Desva sudah melenceng dari rencana semula yakni untukl menghidupkan kembali BPR yang sudah lama tidak beroperasi tersebut dikelola oleh LPM Kampung Manggis.
Dijelaskan Desva, kalau pada tahap awal rencananya untuk menghidupkan kembali BPR atau Lumbuang Pitih Nagari Kampung Manggis itu tapi sekarang konsepnya sudah berubah menjadi mendirikan dalam bentuk perseroan. "Untuk apa lagi penyertaan modal toh kalau untuk untuk membantu masyarakat Pemko juga mengajukan penyertaan modal tambahan untuk Bank Nagari kota ini," jelas Desva.
Karena pemko baru mengajukan rancangan peraturan daerahnya, hal ini tentukan akan dibahas bersama di DPRD, karena ranperda ini menjadi salah satu yang harus harus segera di tuntaskan, karena banyak keanehan dalam masalah BPR ini.
Ditambahkannya keanehan tersebut terlihat, dari awal penyerahan LPN BPR ini dari masyarakat Kelurahan Kampung Manggis, karena hingga saat ini tidak jelas bukti penyerahan nya, karena ini baru secara lisan. "Selain itu soal rekrutmen komisaris BPR yang dari unsur masyarakat, tidak jelas penunjukan secara tertulis dari niniak mamak masyarakat Kampung Manggis, dan sekarang belum perseroannya bterbentuk namun BPR sudah beroperasi. Ini kan aneh, "tambahnya.
Seperti disampaikan Wakil Walikota pada rapat paripurna di DPRD siang ini, untuk tahun 2010 ini pemko Padangpanjang akan merubah status BPR Kampung Manggis menjadi Perseroan BPR Serambi Mekah. Untuk itu, diajukan perda dengan penyertaan modal sebesar Rp.1.350.000.000,- dan Tambahan modal untuk BPD atau Bank Nagari sebesar Rp.1.5 miliar.(isril)
6. Pelaku Pembunuhan Pedagang Ayam Melarikan Diri Dari Rutan Padangpanjang
Selasa, 06/04/2010 17:20 WIB
padangmedia.com - PADANGPANJANG- Pelaku pembunuh pedagang ayam Bujang Bustami akhir tahun lalu Boy Prima Jasa, melarikan diri dari rumah tahanan kelas II B Kota Padangpanjang Sabtu, (3/4) lalu. Kaburnya pemuda asal Batipuah Tanah Datar ini dibenarkan Kapolres Kota Padangpanjang AKBP Wisnu Andayana, yang dikonfirmasi padangmedia.com siang ini di gedung pertemuan M.Syafe’i.
Dijelaskan Kapolres saat ini ia telah menurunkan anggota dari jajaran Polres Kota Padangpanjang untuk mencari dan menangkap kembali pembunuh Bujang Bustami tersebut.
Aulia Gunawan alias Boy Prima Jasa dalam melakukan aksi pelariannya dengan jalan menggergaji teralis disel isolasi ukuran no 2 dan merupakan sel yang memilki pengaman yang lebih baik dengan dua teralis besi setinggi sekitar 3 meter dari lantai.
Aksi kabur dari rutan yang dilakukan tahanan Pengadilan Negeri Kota Padangpanjang ini juga diduga dibantu oleh pihak lain dan saat ini masih diselidiki. "Tidak mungkin ia mampu melarikan diri tanpa adanya bantuan orang lain seperti gergaji yang digunakan, bisa saja ini dititipkan oleh tamu yang mengunjunginya,"jelasnya.
Boy Prima Jasa adalah tersangka pelaku pembunuhan rekan sebisnisnya Bujang Bustami pada Desember tahun lalu, dalam aksinya ia dibantu oleh adiknya Figo. Boy beru dua kali menjalani persidangan dan msih berlanjut. Tersangka melarikan diri dari rutan kelas II B Kota Padangpanjang pada Sabtu, (3/4) lalu sekitar pukul 03:00 hingga pukul 05:00 dinihari.(isril)
7. Padangpanjang Gelar Pelatihan Penanggulangan Bencana
Selasa, 06/04/2010 15:20 WIB
padangmedia.com - PADANGPANJANG - Masyarakat harus dididik untuk bisa memamhamai dan menanggulangi bencana saat musibah itu datang termasuk kesiapan untuk melakukan evakuasi. Demikian disampaikan wakil walikota Padangpanjang Ir. Edwin Sp pada pembukaan pelatihan penanggulangan bencana dan evakuasi yang dilaksanakan Kantor Kesbangpolinmas di gedung pertemuan.M.Syafe’i pagi ini
Pelatihan tersebut sangat penting mengingat Kota Padangpanjang adalah daerah selalu disinggahi bencana alam. Hampir setiap bulannya selalu saja ada musibah, bahkan hal-hal yang diluar dugaan seperti musibah banjir juga terjadi di Padangpanjang pada Selasa, 30/03 lalu. Banyak kelurahan yang mengalami banjir seperti kelurahan Pasar Baru, Balai-Balai, Kebun Sikolos Kampung Manggis, Tanah Hitam, Pasar Usang dan Silaiang Bawah.
Karena tidak hanya karena gempa, pemko Padangpanjang berprinsip masyarakat harus siap untuk menghadapi saat bencana itu datang dan mampu untuk melakukan evakuasi, karenanya masyarakat harus dididik dan mengorganisir masyarakat dilingkungannya.
Untuk itu Edwin berharap agar setiap kelurahan harus memiliki lokasi khusus yang digunakan sebagai tempat evakuasi saat bencana datang dan tidak boleh ada bangunan dilokasi tersebut.
"Dinas Sosial juga disarankan untuk menyebarkan berbagai pelatihan evakuasi kemasing-masing kelurahan. Sehingga saat bencana datang dan evakuasi dilakukan, peralatan harus sudah siap di lokasi evakuasi," ujarnya.
Edwin juga berharap agar Radio Antar Penduduk Indonesia cabang Padangpanjang juga harus menyediakan frekwensi khusus bencana dan saling berkoordinasi hingga sampai ke tingkat RT. Hal ini menurut Edwin merupakan salah satu kekurangan yang selama ini terjadi di Padangpanjang pada saat bencana tiba. "Dengan semua kesiapan dalam penanganan bencana, masyarakat yang tertimpa bencana dapat segera ditangani," tukasnya.
Sementara itu Kepala Kantor Kesbangpolinmas Kota Padangpanjang mengatakan, pelatihan tersebut dilaksanakan selama 3 hari dengan materi sosialisasi dan simulasi penanganan musibah bencana, diikuti 100 orang peserta dari 16 kelurahan dengan narasumber dari Polres Padangpanjang, SAR dan Kesbangpolinmas.(isril)
8. DARI PENGADUAN KE DPRD
Warga Padangpanjang Keberatan Atas Kenaikan Tarif PDAM
Rabu, 07/04/2010 18:21 WIB
padangmedia.com - PADANGPANJANG- Rencana kenaikan tarif air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Padangpanjang yang direncanakan akan diberlakukan mulai bulan April ini pada pembayaran rekening bulan Mai mendatang, tampaknya mulai menghadapi berbagai persoalan yang muncul dari masyarakat pelanggan air PDAM.
Ketua DPRD Kota Padangpanjang pada padangmedia.com usai rapat paripurna DPRD tentanag Pandangan Umum Fraksi terhadap 10 rancangan peraturan daerah (Ranperda) di gedung DPRD mengatakan, kenaikan tarif air PDAM perlu ditinjau kembali. Karena banyak pelanggan PDAM menolak dan mengeluhkan jika tarif air dinaikkan.
Keberatan pelanggan PDAM itu juga dibuktikan dari berbagai surat pengaduan yang disampaikan masyarakat kelembaga wakil rakyat tersebut. "Sejak diumumkannya kenaikan tarif air PDAM, melalui sosialisasi yang dilakukan PDAM secara langsung kepada masyarakat lewat tokoh masyarakat dan LPM, banyak masyarakat mengeluhkan kenaikan tarif PDAM," ungkapnya.
Dijelaskan Novi Hendri, kenaikan tarif dasar PDAM tersebut belum saatnya karena dari surat pengaduan yang disampaiakan masyarakat tersirat pelayanan PDAM sendiri masih terkesan lemah dan masyarakat menyatakan keberatanya.
Untuk itu Novi pada pandangan umum di gedung dewan siang tadi juga mendesak pemerintah daerah untuk melakukan peninjauan kembali terhadap rencana kenaikan tarif dasar air minum PDAM Kota Padangpanjang.
Selain karena tarif dasar air PDAM Kota Padangpanjang terkecil di Sumatera Barat, dengan masih rendahnya kesejahteraan karyawan, Novi berharap PDAM terlebih dahulu memberikan kepuasan kepada masyarakat dengan pelayanan yang prima.
"Bila masyarakat sudah merasakan pelayanan yang baik, masyarakat tidak akan keberatan. Namun bukan dengan kenaikan secara mendadak seperti ini. Bahkan kenaikannya mencapai 100% atau Rp.1000 m3 dari Rp. 500 m3," jelasnya.
Ditambahkan Novi PDAM dalam melakukan sosialisasi seharusnya tidak hanya mengundang LPM dan tokoh-tokoh masyarakat saja tapi pada satu kesempatan langsung sampaikan kepada semua pelanggan pada sebuah pertemuan.(isril)
9. Sebagai Kota Organik Pemko Padangpanjang Tak Matikan Petani Pengguna Pupuk Subsidi
Kamis, 08/04/2010 21:01 WIB
padangmedia.com - PADANGPANJANG- Dengan dicanangkannya kota Padangpanjang sebagai kota organik dengan penggunaan pupuk organik bukan berarti mematikan petani pengguna pupuk bersubsidi (kimia). Buktinya, tahun 2010 Padangpanjang mempunyai jatah 579 ton pupuk bersubsidi.
Hal itu disampaikan Wakil Walikota Padangpanjang Ir. Edwin.Sp digedung DPRD menjawab keluhan petani di Kecamatan Padangpanjang Timur untuk mendapatkan pupuk bersubsidi.
Dijelaskan Edwin pemerintah kota Padangpanjang telah menugaskan Dinas Pertanian untuk melakukan penjumlahan luas area pertanian, jenis tanaman petani dan mencatat berapa kebutuhan pupuk pertahunnya, sehingga Padangpanjang mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi 579 ton tahun ini.
Dengan adanya keluhan dari petani di Kecamatan Padangpanjang Timur tersebut, secara tegas Edwin mengatakan agar Dinas pertanian menghitung kembali berapa jumlah petani yang menggunkan pupuk bersubsidi, petani yang menggunakan pupuk bersubsidi dan organik serta petani yang menggunakan pupuk organik.
Namun hingga saat ini seperti dijelaskan Edwin, pupuk yang sudah diturunkan sudah mencapai 2,1 persen dan ditambah 157 ton. Kalau memang ada yang melakukan permainan pupuk bersubsidi pemko akan menempuh jalur hukum. "Daalam waktu dekat Pemko Padangpanjang akan menurunkan Komisi pengawasan pupuk dan pestisida untuk menyelidiki kelangkaan pupuk yang membuat petani kesulitan untuk mendapatkannya," kata Edwin.(isril)
10. SULIT DAPATKAN PUPUK BERSUBSIDI
Belasan Petani Datangi DPRD
Kamis, 08/04/2010 16:00 WIB
padangmedia.com - PADANGPANJANG - Belasan petani yang tergabung dalam kelompok tani, KTNA dan pengecer pupuk kecamatan Padangpanjang Timur, datangi gedung DPRD Kota Padangpanjang sesaat rapat paripurna DPRD dalam jawaban pemko Padangpanjang terhadap pandangan umum Fraksi terhadap 10 Ranperda usai.
Lima orang perwakilan petani menyampaikan berbagai keluhan mereka, karena sulitnya kebutuhan petani terhadap pupuk bersubsidi sejak beberapa bulan belakangan ini.
Nurfiadman St. Saidi dari KTNA Kecamatan Padangpanjang Timur mengatakan, petani yang ada di Kecamatan Padangpanjang saat ini terbagi pada 3 pola, yakni petani turun temurun yang masih menggunakan pupuk kimia, petani organik namun juga menggunakan pupuk kimia dan petani organik yang murni menggunakan pupuk organik. Ketiga pola petani ini masing-masingnya masih sulit untuk menyerap program yang dicanangkan pemerintah kota Padangpanjang, karena sebagian besar petani masih menggunakan pupuk bersubsidi.
Selain itu dengan dicanangkannya Padangpanjang sebagai kota organik, hal ini juga menyebabkan pupuk bersubsidi sulit didapatkan petan. Pengecer sendiri mengatakan disinyalir pupuk bersubsidi di kirim ke daerah tetangga oleh oknum-oknum tertentu.
Para petani ini kepada DPRD mengatakan, sangat mendukung Padangpanjang sebagai kota organik tapi bukan dengan menghabiskan pupuk bersubsidi kepada petani yang masih menggunakannya. Pupuk organik yang digunakan selama ini hanya bisa digunakan untuk tanaman sayur mayur.
Akibat sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi tersebut sejak beberapa bulan belakangan ini banyak diantara petani yang tidak bisa melakukan panen. Untuk itu mereka berharap agar pemerintah daerah dapat menjelaskan kemana hlangnya pupuk bersubsidi dari kota ini.
Hal senada juga diungkap pengecer pupuk di Kecamatan Padangpanjang Timur Isril. St. Pangulu Batuah, yang mengatakan pada tahun 2010 ini Padangpanjang hanya kebagian pupuk bersubsidi 95 ton, padahal sk gubernur menyebutkan jatah pupuk bersubsidi di Kota Padangpanjang seharusnya adalah 579 ton.
Meskipun para petani mendukung program Padangpanjang sebagai kota organik, namun dari keluhan yang mereka sampaikan di DPRD siang ini, mereka sebenarnya belum siap dengan penggunaan pupuk organik ditambah kurangya sosialisasi kepada petani oleh dinas terkait.(isril)
11. MENJAWAB TANGGAPAN DPRD
Edwin : Ranperda Penyertaan Modal Pihak Ketiga adalah Ranperda Induk
Kamis, 08/04/2010 14:53 WIB
padangmedia.com - PADANGPANJANG - Menjawab Pandangan umum Fraksi di DPRD Kota Padangpanjang tentang 10 rancangan peraturan daerah menyangkut penyertaan modal dikatakan Wakil Walikota Padangpanjang Ir. Edwin.SP bahwa ranperda penyertaan modal kepada pihak ke III merupakan ranperda induk. Dalam ranperda itu berisi ranperda penyertaan modal kepada BPR Serambi Mekah, ranperda peryataan modal tambahan untuk Bank Pembangunan Daerah (BPD) atau Bank Nagari Cabang Kota Padangpanjang dan PDAM. Hal itu disampaikan Edwin pada rapat paripurna DPRD siang ini.
Dijelaskannya berkaitan ranperda penyertaan modal BPR, Bank Nagai cabang Padangpanjang dan PDAM merupakan ranperda turunan dan bersifat khusus dari kegiatan penyertaan modal ranperda induk sudah melalui pengkajian. Pemisahan ranperda induk dengan ranperda turunan adalah untuk menegaskan kepastian sasaran dan selaras dengan pasal 62 ayat 1 peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik daerah/ negara. Sedangkan pasal 81 ayat 1 permendagri 17 tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah. Karena itu tidak bisa disatukan seperti yang disarankan Faizah Hayati.SH dari Fraksi PAN.
Berkaitan nilai aset yang juga dipertanyakan kelima fraksi di DPRD tersebut kemaren, dijelaskan Edwin hingga per 31 Desember tahun 2009 nilai aset yang dimilki Kota Padangpanjang adalah, tanah + 135 miliar rupiah, peralatan dan mesin + 118 miliar lebih, gedung dan bangunan + 218 miliar lebih, jalan irigasi dan jaringan + 155 miliar lebih, aset tetap lainnya + 6,8 miliar lebih, konstruksi dan pengerjaan + 2,4 miliar lebih dengan jumlah keseluruhan + 637 miliar lebih.
Sementara itu berkaitan keinginan Fraksi Golkar agar 5 ranperda dikembalikan kepemerintah daerah yang disampaikan H. Desva Remindo.SH kemaren menurut Edwin hal ini perlu dipertimbangkan kembali. "Jika ada yang belum sempurna dan sinkron bisa dibahas pada kesempatan berikutnya," kata Edwin.(isril)
12. 5 Fraksi di DPR Padangpanjang Pertanyakan Ranperda Penyertaan Modal
Kamis, 08/04/2010 10:22 WIB
padangmedia.com - PADANGPANJANG - Lima Fraksi di DPRD Kota Padangpanjang menyampaikan pandangan umumnya terhadap 10 rancangan peraturan daerah yang disampaikan pemerintah kota ini. Semua fraksi mempertanyakan penyertaan modal untuk pihak ke III dalam hal ini BPR Serambi Mekah (BPR Kampung Manggis), Penambahan modal pada Bank Pembangunan Daerah atau Bank Nagari cabang Kota Padangpanjang dan PDAM. Bahkan fraksi Golkar menyarankan agar 5 dari 10 ranperda tersebut dikembalikan kepada pemerintah daerah untuk di perbaiki.
Kelima Fraksi di DPRD tersebut diantaranya Fraksi Golkar, Fraksi PAN, Fraksi Keadilan Bangsa, Fraksi Bintang Demokrat dan Fraksi Bintang Indonesia Raya. Semua fraksi ini pada pandangan umumnya yang disampaikan dihadapan wakil walikota Padangpanjang tersebut mempertanyakan penyertaan modal yang akan diberikan kepada BPR Serambi Mekah persero, yang dinilai kelima fraksi, keberadaan BPR ini sudah tidak sesuai dengan rencana awal yang hanya untuk menghidupkan kembali BPR Kampung Manggis namun sekarang berubah membentuk perseroan.
H. Desva Remindo.SH Ketua Fraksi Golkar misalnya, pada pandangan umumnya kemarin mengatakan, ranperda penyertaan modal kepada pihak ke III ini untuk dikembalikan kepada pemko untuk diperbaiki. Pemerintah daerah disarankan agar melakukan koordinasi dengan pihak provinsi dan Bank Indonesia, agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.
Kata Desva, materi ranperda yang diajukan oleh pemerintah kota Padangpanjang tidak memiliki pengkajian mendalam bahkan hanya mengcopy paste milik pemerintah Sragen pada saat melakukan study banding beberapa waktu lalu. Untuk itu Desva dan empat Fraksi lainnya menyarankan agar ranperda tersebut diperbaiki dengan kajian-kajian yang jelas.
Selain ranperda penyertaan modal untuk BPR, Fraksi Golkar juga mengembalikan ranperda pengelolaan aset dan barang miliki daerah, Pendirian perseroan BPR, Pernyatan modal tambahan BPD/Bank Nagari dan PDAM serta Ranperda Pencabutan perda no 12/1993 tentang fatwa perencanaan pembangunan lingkungan.(isril)
13. Komisi II DPRD Padangpanjang Minta Kenaikan TDA Ditinjau Ulang
Selasa, 13/04/2010 15:01 WIB
padangmedia.com - PADANGPANJANG - Kenaikan Tarif Dasar Air (TDA) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Padangpanjang harus dilakukan peninjauan kembali, karena kenaikan dari Rp. 500/m3 menjadi Rp.1000/m3 dirasakan masyarakat pelanggan PDAM terlalu berat.
Demikian disampaikan Ketua Komisi II DPRD Kota Padangpanjang Abrar.S.Ag Dt.Nan Balimo saat dihubungi padangmedia.com via ponselnya pagi ini. Dikatakannya, kondisi ekonomi masyarakat masih sulit, sementara keinginan untuk mendapatkan pelayanan yang baik dan berkualitas dari perusahaan yang mengurus masalah kebutuhan air bersih itu saja masih jauh dari harapan dan masih belum lancarnya distribusi air ke rumah-rumah pelanggan.
"Kalau alasan PDAM menaikan tarif hanya berdasarkan tingginya biaya operasional, masih ada peluang lain yang bisa diambil seperti penyertaan modal dari pemerintah kota," tegas Abrar,
Seperti diberitakan padangmedia.com sebelumnya, ketua DPRD Kota Padangpanjang usai rapat paripurna di gedung dewan, pada padangmedia.com juga menyampaikan agar kenaikan TDA PDAM itu dikaji kembali, karena kenaikan dan pelayanan yang diberikan PDAM masih belum berimbang, apalagi dengan banyaknya surat pengaduan yang disampaikan pelanggan PDAM ke lembaga wakil rakyat tersebut berkaitan keluhan kenaikan TDA PDAM tersebut.(isril)
14. Pemko Desak Investor Mebuat Disain Pasar Induk Padangpanjang
Rabu, 14/04/2010 14:07 WIB
padangmedia.com - PADANGPANJANG - Sekretaris Daerah Kota Padangpanjang yang sekaligus ketua tim pembangunan pasar induk kota Padangpanjang Drs. Ali Asmar.MPd mengatakan pihaknya akan medesak pihak investor yang bertindak sebagai pembuat design gambar pasar Padangpanjang untuk segera menyiapkan gambar atau maketnya.
Hal itu dismapaikan Ali Asmar, saat dikonfirmasi padangmedia.com siang ini berkaitan tindak lanjut proses pembangunan pasar padangpanjang.
Dijelaskannya, jika pihak investor telah menyiapkan gambar atau maket maka tim pembangunan pasar akan mencarikan waktu yang tepat untuk mempresentasikan gambar tersebut kepada pedagang dalam hal ini adalah perwakilan atau ketua masing-masing los yang ada saat ini.
“Gambar perbaikan tersebut juga diharapkan dalam bentuk tiga dimensi agar pada saat presentasi dilakukan masyarakat pedagang dapat melihat dengan jelas bentuk per petak toko atau los. Seuanya diuraikan secara jelas dan diharapkan ini bisa diselesaikan dalam waktu dekat oleh investor. Secara resmi kita sudah mengirimkan surat kepada investor,” jelas Ali Asmar.
Berkaitan masalah biaya, dijelaskannya pemerintah daerah juga tidak ingin masyarakat terbebani masalah besarnya anggaran yang harus dikeluarkan pedagang, namun kalau maih kesulitan, pemerintah daerah juga melibatkan perbankan yang ada dikota ini untuk membantu masyarakat.
Munculnya keinginan masyarakat agar pasar Padangpanjang dibangun dengan dana APBD menurut Ali tentu tidak semudah itu, karena ini justru akan menimbulkan masalah baru. “ Selain tidak bisa dianggarkan pada tahun ini dan butuh waktu yang bertambah lama juga sesuai prosedur hukum juga bertentangan dengan kontrak yang dilakukan bersama investor. Namun hal ini tentu akan segera disosialisasikan kepada masyarakat pedagang, “ ulas Ali.(isril)
15. Padangpanjang Salah Satu Daerah Pilihan Pilot Project Monitoring Pencapaian MDG’s
Rabu, 14/04/2010 11:01 WIB
padangmedia.com - PADANGPANJANG- Kota Padangpanjang dinilai memiliki komitmen yang kuat untuk mengimplementasikan MDG’S ( Millenium Developmen Goals ) atau pembangunan millennium yang merupakan rumusan pembangunan untuk memenuhi hak dasar masyarakatnya,
Hal demikian disampaikan Sekretaris Wilayah Jari Orwil Sumatera Barat Arham Husen, pada pembukaan workshop dan sosialisasi program pencapaian MDG’S melalui good governance diruang pertemuan Rumah Makan Serambi.
Dijelaskannya komitmen Padangpanjang tersebut terlihat dari indicator HDI dan regulkasi kebijakan yang sudah mengarah pada pencapaian MDG’s, oleh karena itu Padangpanjang menjadi salah satu daerah pilihan pilot project monitoring pencapaian MDG’s yang diawali dengan workshop dan sosialisasi.
Sementara itu dari data kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ( Bappeda) Kota Padangpanjang menyebutkan indicator ekonomi makro kota Padangpanjang sebagi landasan dasar penyelenggaraan MDG’s menyebutkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2010 ini sebesar 6, 56 dengan PDRB (ADHK 200) 416, 86 miliar, PDRB Perkapita (16,40 jutasedangkan angka masyarakat miskin dibawah 6% dengan tingkat penganggguran 9,75%.
Untuk melakukan kegiatan monitoring MDG’s ini, Jari Orwil Sumatera Barat bekerja sama dengan kedutaan Belanda, ACE, Jari Nasional, Bappenas dan Depdagri untuk program pencapaian MDG’ melalui good governance di 10 wilayah Indonesia. (isril)
16. Wakil Walikota Padangpanjang Buka Lomba Catur HPN
Sabtu, 17/04/2010 16:15 WIB
padangmedia.com - PADANGPANJANG - Wakil Walikota Padangpanjang Ir. Edwin.SP pagi tadi membuka secara resmi lomba catur antar wartawan se Sumatera Barat dan Pelajar se Kota Padangpanjang yang dilaksanakan oleh PWI Perwakilan Kota Padangpanjang dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional yang ke 64 digedung pertemuan M. Syafe'i.
Edwin pada kesempatan tersebut mengatakan, ide PWI Perwakilan Kota Padangpanjang dalam melaksanakan kegiatan lomba catur ini dinilai sangat positif dalam membangkitkan minat generasi muda dibidang olah raga catur tersebut. Bukan sekedar salah satu cabang olah raga, tetapi ada sikap positif dalam olah raga yang satu ini.
Ditambahkannya, kegiatan positiv yang dilaksanakan PWI Perwakilan Kota Padangpanjang ini juga akan mampu mengembangkan olah raga catur di Kota Padangpanjang, karena dari peserta yang mengikuti kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka HPN tersebut diikuti hampir ratusan peserta yang sebagian besar adalah para pelajar kota ini.
Sementara itu dari data panitia, menyebutkan kegiatan ini juga diikuti oleh para wartawan dari PWI Perwakilan daerah se Sumatera Barat. Diperkirakan kegiatan lomba catur ini selesai sampai sore ini sesuai jadwal karena menerapkan sistem gugur.(isril)
17. TERPUTUS SEKITAR 6 JAM
Lalu Lintas Padang - Padangpanjang Sudah Normal
Sabtu, 17/04/2010 11:24 WIB
padangmedia.com - PADANGPANJANG - Meskipun sempat longsonr sore kemaren, namun arus lalu lintas di Lembah Anai pagi ini tetap berjalan lancar, karena hingga malam kemaren Dinas PU terus berupaya untuk memberishkan timbunan longsor yang menutup jalan di bekas longsoran Singgalang kariang.
Hujan lebat selama kurang lebih 4 jam sore kemaren, berakibat longsor dibeberapa titik di sepanjang jalan arah menuju Padang di Singgalang Kariang, meskipun tidak separah longsor longsor sebelumnya, namun material tanah yang bercampur lumpur dan bebatuan menimbun ruas jalan sekitar lima meter lebih.
Meskipun longsor terjadi sekitar pukul 5 sore kemaren, namun tidak ada laporan adanya korban atau kendaraan yang terkena longsor, hanya saja antrian kendaraan diruas jalan utama menuju Padang ini sempat macet radius ratusan meter, dan jalan bisa dilalui sekitar pukul 11 malam.
Dari pantauan padangmedia.com pagi ini arus lalu lintas menuju Padang atau sebaliknya telah kembali normal. Namun karena akhir pekan jumlah kendaraan yang melewati Singgalang Kariang ini sedikit menunjukan intensitas dari hari-hari biasa, meskipun ancaman longsor bisa saja terjadi kembali saat hujan lebat datang karena masih ada beberapa titik berpotensi berakibat longsor dan harus diwaspadai masyarakat pengguna jalan menuju Padang. (isril)
18. PWI Perwakilan Payakumbuh Juara Umum Catur HPN di Padangpanjang
Minggu, 18/04/2010 14:04 WIB
padangmedia.com - PADANGPANJANG - Utusan PWI Perwakilan Payakumbuh berhasil menjadi juara umum lomba catur yang dilaksanakan PWI Perwakilan Kota Padangpanjang Sabtu, (17/04). Dengan demikian dua orang utusan PWI perwakilan Payakumbuh/ 50 Kota Yuridis berhasil membawa pulang hadiah utama Rp. 1500.000, untuk juara pertama dan Rachfendri Sakti Rp. 1.000.000,- untuk juara ke dua.
Sedangkan untuk Juara ketiga dimenangkan oleh Ketua PWI Perwakilan Sijunjuang berhak mengantongi uang tunai sebesar Rp. 750 ribu, sementara dari PWI Perwakilan Kota Padangpanjang atas nama Jayusman ditempat keempat dibuntuti Masrial utusan PWI Sijunjuang.
Selain Lomba catur tingkat PWI Perwakilan Se Sumatera Barat, lomba ini juga memperlombakan tingkat SLTA, Juara I dimenangkan utusan Kauman Muhammadyah, Juara II Yusran Anwar dari SMA Negeri 1 Padangpanjang dan juara III Ade Pratama dari KMI Kauman, Juara IV Al Husaini dari SMA Muhammadyah dan terakhir ditempat ke V Asra.W dari SMA Negeri 1
Wakil Walikota Padang Panjang Ir. Edwin.SP pada pembukaan lomba catur tersebut mengatakan ide PWI Perwakilan Kota Padangpanjang dalam melaksanakan kegiatan lomba catur ini dinilai sangat positif dalam membangkitkan minat generasi muda dibidang olah raga catur, karena bukan saja semata salah satu cabang olah raga, ada sikap positif dalam olah raga yang satu ini.
Ditambahkannya, kegiatan positif yang dilaksanakan PWI Perwakilan Kota Padangpanjang ini juga akan mampu mengembangkan olah raga catur di Kota Padangpanjang, karena dari peserta yang mengikuti kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka HPN tersebut diikuti hampir ratusan peserta yang sebagian besar adalah para pelajar kota ini, untuk itu Edwin berharap agar kegiatan yang sama juga bisa dilaksanakan ketingkat Sumatera Barat pada tahun mendatang.
Hal senada juga diungkapkan Ketua DPRD Kota Padangpanjang yang tidak hadir pada pembukaan lomba catur tersebut menyempatkan diri untuk melakukan penutupan secara resmi lomba yang berlangsung hingga Sabtu sore tersebut.
Ketua DPRD yang juga sekaligus sebagai Ketua KNPI Kota Padangpanjang Novi Hendri Dt. Bagindo Saidi pada kesempatan tersebut berharap PWI Perwakilan Kota Padangpanjang cukup sukses dengan penyelenggaraan lomba catur dalam rangka HPN 2010, namun meskipun demikian Novi juga berharap agar kegiatan yang sama bisa dilaksanakan ditingkat Sumbar.
Sementara itu Ketua PWI Wilayah Sumatera Barat Basril Basyar atau yang akrab di sapa dengan sebuta BB pada kunjungannya ke PWI Perwakilan Kota Padangpanjang pada siang ini Minggu (18/04) mengatakan, sangat bangga dengan kegiatan yang dilaksankan PWI Perwakilan Kota Padangpanjang dengan lomba catur yang dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional (HPN) ke 64 tahun 2010.
Meskipun tidak sempat mengadiri lomba catur tersebut, namun BB sangat berharap kegiatan yang dilaksanakan PWI Perwakilan Kota Padangpanjang tersebut bukan saja sebuah ajang lomba tapi juga dalam mencari bibit-bibit baru di cabang olah raga catur dan meningkatkan silaturahmi sesama wartawan daerah yang turut bertanding dikegiatan catur.(isril)
19. UN di Padangpanjang Lancar, Satu Siswa SLTP Ujian Susulan
Kamis, 22/04/2010 21:59 WIB
padangmedia.com - PADANGPANJANG - Selama pelaksanaan Ujian Nasional dikota Padangpanjang diberbagai tingkatan sekolah berlangsung lancar. Selama itu tidak ditemukan hal-hal yang mengganggu proses pelaksanaannya. Hal itu disampaikan Plt Ka. Dinas Pendidikan Kenedi Dt. Kopiah saat dikonfirmasi padangmedia.com via ponselnya siang ini.
Dijelaskan Kenedi Dt. Kopiah dari semua peserta Ujian Nasional diberbagai tingkatan sekolah tidak ada yang mengikuti ujian susulan kecuali satu peserta dari tingkat SLTP yang karena sakit tidak bisa mengikuti UN tahap pertama, namun sesuai ketentuan siswa tersebut dapat mengikuti ujian susulan yang dilaksanakan di kantor Dinas Pendidikan dengan pengawasan standar sekolah.
Berkaitan pengumuman hasil Ujian Nasional tersebut ditambahkan Kenedi Dt. Kopiah, diperkirakan hasilnya akan diumumkan pada tanggal 26 April mendatang, karena saat ini pihak terkait tengah melakukan penilaian sejak awal bulan ini dan saat ini semua lembar jawaban tersebut sudah sampai di pusat.
Selain menunggu hasil UN yang akan di umumkan di masing-masing sekolah tersebut, pemerintah kota Padangpanjang juga menantikan hasil seleksi penilaian kota terjujur dalam pelaksanaan UN namun diperkirakan pengumuman tersebut beberapa bulan kemudian.(isril)
20. ANCAMAN LONGSOR DAN HUJAN LEBAT
Kunjungan Wisata Ke Mifan Anjlok 50%
Kamis, 22/04/2010 11:57 WIB
padangmedia.com - PADANGPANJANG - Cuaca buruk dan ancaman longsor yang sering melanda Padangpanjang dan Lembah Anai membuat tingkat kunjungan ke objek wisata yang ada di Kota Serrambi Mekah ini terus menurun. Setidaknya sejak musibah longsor yang terjadi Selasa 30 Maret lalu disusul longsor-longsor berikutnya tingkat kunjungan ke Mifan water park Padangpanjang berkurang sekitar 50 persen.
Pihak Mifan Refdinal yang dikonfirmasi padangmedia.com pagi ini menyebutkan, menurunnya tingkat kunjungan wisata ke Mifan water park sejak musibah longsor yang terjadi akhir Maret lalu, karena kekhawatiran pengunjung. Setiap kali hujan diakhir pekan, masyarakat sudah mulai ragu untuk berwisata ke Mifan.
Meskipun sempat beberapa kali diguyur hujan lebat yang disertai angin yang kencang, sampai saat ini tidak ada fasilitas permainan yang ada di Mifan Water Park mengalami kerussakan. Pengunjung dapat dengan aman menikmati aneka permainan dan wisata air yang ada di Mifan.
Tingkat kunjungan ke Mifan Water park sebenarnya sudah mulai membaik pasca gempa 30 September 2009. Hanya selang beberapa bulan kemudian dengan musibah longsor dan cuaca yang tidak menentu akhir-akhir ini membuat kunjungan semakin menurun. Meskipun demikian baik pihak pemerintah daerah kota Padangpanjang maupun Mifan berharap agar jalur menuju Padangpanjang di Lembah Anai segera pulih.
Meskipun cuaca sering tidak menentu, baik pemerintah daerah maupun Mifan tetap berusaha untuk melakukan berbagai promosi ke berbagai daerah di luar Kota Padangpanjang atau di luar Sumatera Barat. Mifan Water Park adalah salah satu objek wisata air dengan aneka hiburan permainan yang cukup besar di Sumatera Barat dengan pemandangan dan keasrian alam yang tetap terjaga.(isril)
21. Puncak Peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia Direncanakan di Padangpanjang
Jumat, 23/04/2010 16:00 WIB
padangmedia.com - PADANGPANJANG -Puncak Peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia (HTTS) pada tanggal 31 Mai mendatang secara Nasional diperkirakan akan dilangsungkan di Kota Padangpanjang. Hal ini terungkap dari dialog interactive radio Bahan FM Padangpanjang dengan Walikota Suir Syam hari ini.
Dijelaskan Suir Syam Puncak peringatan HTTS di Padangpanjang pada 31 Mai mendatang tersebut akan di hadiri oleh Menteri Kesehatan RI, untuk itu saat ini pemko Padangpanjang tengah berupaya untuk melakukan berbagai persiapan terselenggaranya kegiatan tersebut dengan baik.
Dipilihnya Padangpanjang sebagai tempat pelaksanaan puncak HTTS karena keberhasilan Pemko dan DPRD Kota ini dalam melahirkan peraturan daerah tentang kawasan tertib rokok dan daerah larangan merokok (Perda no 8 tahun 2009), namun demikian, sesuai arah dari perda tersebut saat ini juga tengah dilakukan persiapan-persiapan.
Suir Syam berharap dengan dipercayanya Padangpanjang sebagai tempat pelaksanaan puncak peringatan HTTS oleh pemerintah pusat dan WHO, Suir Syam mengajak masyarakat untuk dapat mewujudkan penyelenggaraan kegiatan tersebut dengan baik aman dan lancar.
Selain akan dihadiri oleh Menkes-RI, diperkirakan beberapa kepala daerah yang juga membuat kebijakan tentang rokok ini juga akan hadir di Padangpanjang, seperti diantaranya Walikota Palembang dan Semarang.(isril)
22. Tingkat Kelulusan SLTA Tahun ini di Padangpanjang Lebih Baik
Senin, 26/04/2010 19:02 WIB
padangmedia.com - PADANGPANJANG - Meskipun secara nasional nilai prestasi Ujian Nasional (UN) turun sekitar 4 %, namun di Padangpanjang dari hasil UN tahun ini masih stabil. Hal itu disampaikan Plt. Ka.Dinas Pendidikan Kota Padangpanjang Kenedi Dt. Kopiah saat dikonfirmasi padangmedia.com usai melakukan pertemuan dengan walikota siang tadi.
Dijelaskan Kenedi, prestasi hasil UN kota Padangpanjang tidak jauh beda dengan tahun lalu, hanya saja ada beberapa sekolah SMK Negeri yang satu orang siswanya tidak lulus pada tahun ini."Tingkat kelulusan tahun ini lebih baik dari pelaksanaan UN tahun sebelumnya," jelas Kenedi.
Sedangkan pengumunan hasil UN yang dilaksanakan sore tadi, situasi dunia pendidikan Padangpanjang sendiri relatif kondusif dibanding tahun lalu. Tidak ada keributan dan ugal-ugalan.
Menurut Kenedi, hal ini bisa jadi karena dengan kebijakan baru pelaksanaan UN, bagi siswa yang tidak lulus dapat mengikuti UN ulangan tahap II yang jadwalnya masih menunggu keputusan mendiknas dan provinsi.(isril)
23. Peningkatan Pemakaian Pupuk Organik Masih Lips Service
Senin, 26/04/2010 18:33 WIB
padangmedia.com - PADANGPANJANG - Ketua Komisi II DPRD Kota Padangpanjang Abrar.S.Ag menilai ada upaya “mengarungkan” walikota yang telah mencanangkan pupuk organik di Padangpanjang. Dimana walikota Padangpanjang hanya menandatangani 97 ton pupuk bersubsidi tahun 2010 ini dari 400 ton yang direncanakan.
Hal demikian disampaikannya saat dikonfirmasi padangmedia.com di gedung DPRD siang tadi.
Dijelaskan Abrar, pelaksanaan program pupuk organik yang dicanangkan oleh Pemko, tujuannya sangat baik, namun dalam hal ini tentu kita jangan sampai menutup mata bahwa pengguna pupuk kimia/ non organik di Padangpanjang masih jauh lebih besar dari petani yang menggunakan pupuk organik.
Ironisnya akibat laporan dan data yang tidak terkelola dengan baik tersebut juga menimbulkan perpecahan antar kelompok tani pengguna pupuk non organik dengan kelompok tani organik. "Lebih fatal lagi adanya laporan yang disampaikan kepada walikota bahwa penggunaan pupuk organik sudah mulai meningkat, pada hal riilnya tidak begitu. Disinilah kita menilai adanya laporan lips service yang terkesan mengarungkan walikota," jelas Abrar.
Untuk itu Abrar mendesak Dinas Pertanian Kota Padangpanjang untuk melakukan pendataan terhadap jumlah petani yang menggunakan pupuk organik dan petani yang tidak menggunakan pupuk organik agar bisa diketahui dengan jelas berapa kebutuhan pupuk organik dan pupuk bersubsidi. "Sayangnya data yang diharapkan tersebut masih belum diberikan oleh Dinas Pertanian, pada hal kita sudah lama menyarankannya," tambah Abrar.
Gonjang ganjing masalah hilangnya pupuk bersubsidi ini juga membuat kelompok tani dan pengecer pupuk melaporkan keluhan mereka ke DPRD beberapa waktu lalu. Pada kesempatan tersebut Wakil Walikota Ir. Edwin.Sp menyatakan akan merespon keluhan petani tersebut, karena masalah ini juga dikait-kaitkan oknum tertentu dengannya.
Edwin menyatakan akan menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi tersebut bagi petani yang menggunakan pupuk bersubsidi. Pernyataan itu sudah direalisasikan karena saat ini sudah ada tambahan pupuk bersubsidi sebesar 28 ton yang di simpan di distributor Pupuk Tani Maju. Seperti dijelaskan Abrar, pendistribusiannya masih dilakukan pendataan bagi kelompok tani yang menggunakannnya.(isril)
24. 16 Kios di Kompleks Mifan Terancam Tak Berjualan Lagi
Senin, 26/04/2010 16:35 WIB
padangmedia.com - PADANGPANJANG - 16 kios dari 16 kelurahan di komplek Mifan water park terancam tidak bisa lagi berjualan di kedai yang selama setahun ini mereka tempati. Kekhawatiran para pedagang ini berawal dari surat yang tanpa tanda tangan dari manajemen Mifan ke para pedagang yang memberitahukan bahwa kontrak kedai yang mereka tempati telah habis waktunya.
Namun dari surat yang disampaikan manajemen Mifan tersebut juga menganjurkan pedagang dari 16 LPM kota ini untuk membayar biaya Rp.12 juta/petak toko/tahun kalau masih ingin terus berjualan. Jika tidak, kedai akan gembok/dikunci oleh pihak Mifan selaku pemilik bangunan.
Musriati dari LPM Kelurahan Ikue Lubuak Kecamatan Padangpanjang Timur bersama teman-teman sesama pedagang di kedai tersebut pada wartawan menyebutkan, kehadiran surat dari manajemen Mifan sudah di musywarahkan bersama LPM di masing-masing Kelurahan namun tidak ada reaksi apa-apa untuk memperhatikan nasib mereka.
"Hal ini memang sudah dibicarakan dengan pihak Mifan. Biaya 12 juta terlalu besar, pada hal untuk mendapatkan uang sehari saja sudah cukup sulit bagi kami," ujar para pedagang yang lain. "Namun kalau sekitar 1 sampai 1,5 juta kami mampu untuk membiayai sewa kedai ini," tambah Musriati.
Selang beberapa hari yang lalu Pemko Padangpanjang yang setahun lalu membiayai kontrak kedai bagi LPM di 16 kelurahan juga melayangkan surat pemberitahuan ke pada pedagang, yang intinya menyatakan pemda tidak lagi menganggarkan biaya kontrak kedai dan untuk selanjutnya dibiayai oleh pedagang.
Pedagang menilai pemko lepas tanggung jawab, karena rencana awal, untuk meningkatkan ekonomi masyarakat LPM kelurahan disarankan untuk berdagang di kedai tersebut dan kontrak tahun pertama dibiayai oleh pemerintah daerah. Namun hal ini seperti dijelaskan para pedagang yang sebagian besar adalah ibu-ibu ini menyatakan sudah mengadukan nasib mereka ke Asosiasi LPM Kota Padangpanjang Novi Hendri Dt. Bagindo Saidi.
Pertemuan dengan Novi yang juga ketua DPRD Kota Padangpanjang tersebut menyarankan agar pedagang tetap berjualan, karena masalah yang dihadapi pedagang berkaitan sewa kontrak kedai tersebut masih dibahas bersama pemerintah daerah. Rencananya dari keterangan para pedagang, jika tidak ada keputusan hari ini dari pedagang, 16 kios tersebut akan ditutup oleh pihak Mifan.
Dari pantauan padangmedia.com, tujuan pemko Padangpanjang untuk menghidupkan sektor ekonomi masyarakat kelurahan dengan berjualan di kedai tersebut sebenarnya sudah lama tidak terwujud. Karena untuk jual beli saja pedagang sudah sangat sulit. Tidak ada makanan kecil khas Padangpanjang yang dijual disini, karena sepi pengunjung dan tidak terjual. Bahkan saat ditemui siang ini di lokasi, hanya satu dua orang yang jual beli.(isril)
25. Merosotnya Kunjungan ke Mifan Berpengaruh pada PAD Padangpanjang
Senin, 26/04/2010 14:44 WIB
padangmedia.com - PADANGPANJANG- Akibat merosotnya kunjungan wisata ke Mifan Water Park Padangpanjang berpengaruh langsung pada pendapatan asli daerah kota ini (PAD) dari pajak retribusi hiburan yang dibayarkan pihak Mifan setiap bulannya.
Demikian disampaikan kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DP2KAD) Drs. Mastoti melalui Kabid Pendapatan Drs. Faisal saat dikonfirmasi padangmedia.com pagi ini diruang kerjanya.
Dijelaskan Faisal pasca gempa 30 September 2009 lalu sampai akhir tahun 2009 target PAD dari pajak retribusi dan hiburan yang bersumber dari Mifan hanya terealisasi sekitar 1,29 miliar dari 2 miliar yang diharapkan, sedangkan 3 bulan terakhir hingga akhir Maret 2010 pajak yang dibayarkan Mifan baru 178 juta atau 14%.
Meskipun musibah bencana alam dan cuaca tidak bisa ditebak, namun pada tahun anggaran 2010 ini PAD yang bersumber dari pajak hiburan dari Mifan ditargetkan naik beberapa point dari tahun 2009. Untuk itu berbagai upaya promosi terus dilakukan agar tingkat kunjungan ke Mifan terus dilakukan.
Namun trauma dengan berbagai musibah bencana alam yang terjadi di Sumatera Barat yang diawali dari musibah gempa 30 september 2009 lalu disusul berbagai musibah berikutnya akhir-akhir ini, grafik kunjungan sektor pariwisata kota Padangpanjang ini terus mengalami penurunan. Namun karena bersifat pajak tidak ada konsekwensi, sesuai aturan perundang-undangan pihak Mifan harus membayarkannya.(isril)
26. Fraksi Keadilan Bangsa Ingin Bahas 10 Ranperda Diajukan Pemko
Selasa, 27/04/2010 15:06 WIB
padangmedia.com - PADANGPANJANG-10 rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang diajukan oleh pemko Padangpanjang awal bulan lalu memunculkan dua kubu yang berbeda, Fraksi Golkar misalnya, seperti diberitakan padangmedia.com beberapa waktu lalu, Desva mengusulkan agar 5 dari 10 ranperda tersebut dikembalikan ke eksekutiv untuk lebih di lengkapi. Sementara Fraksi Keadilan Bangsa justru berkeinginan untuk membahas ke 10 ranperda tersebut.
Ketua Fraksi Keadilan Bangsa H. Kurniawan.SPd.i yang dihubungi padangmedia.com siang ini diruang kerjanya mengatakan pihaknya akan berperan pada proses pembahasan seluruh Ranperda. Hal ini menurut Kurniawan sebagai rasa tanggung jawab terhadap konstitusi yang memberikan kepastian hukum bagi rambu kehidupan masyarakat.
Meskipun demikian Kurniawan juga mengkritik beberapa buah ranperda berkaitan penyertaan modal pada pihak ketiga, pendirian PT. BPR Serambi Mekah dan rekrutmen SDM. Kurniawan mengingatkan agar hal ini tidak dijadikan lahan bisnis dengan tujuan tertentu.
Berkaitan penyertaan modal untuk PDAM, jujur saja kata Kurniawan, kualitas air belum memuaskan dan sangat diperlukan profesionalitas, mutu dan transparansi sampai rasionalisasi tarif yang dibutuhkan.(isril)
27. Pansus LKPj DPRD Padangpanjang Akan Panggil 12 SKPD
Selasa, 27/04/2010 13:43 WIB
padangmedia.com - PADANGPANJANG- Pansus DPRD Kota Padangpanjang yang membahas LKPJ Walikota Padangpanjang tahun anggaran 2009 akan memanggil 12 SKPD dilingkungan pemko Padangpanjang terkait adanya temuan-temuan pansus yang melakukan kunjungan lapangan beberapa waktu lalu.
"Dari kunjungan ke delapan Satuan Perangkat Kerja Daerah ada beberapa temuan yang perlu jawaban jujur dari SKPD bersangkutan berkaitan penggunaan anggaran tahun 2009. Sebelumnya pansus juga sudah melakukan hearing yang dilanjutkan peninjauan berbagai proyek dimasing-masing lading sector," ungkap ketua Pansus H. Desva Remindo.SH, kepada padangmedia.com, saat dihubungi siang ini.
Untuk itu Desva berharap, agar SKPD terkait dapat menjelaskan secara rinci penggunaan anggaran yang dipercayakan. Hal ini sangat penting dilakukan agar bisa diketahui apakan benar anggaran tersebut sesuai digunakan untuk peruntukannya karena ini sangat berpengaruh pada LKPJ walikota yang saat ini masih dilakukan pembahasan oleh pansus di DPRD ini.
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban walikota Padangpanjang akhir tahun anggaran 2009 tersebut disampaikan oleh pihak eksekutive pada awal April lalu disertai 10 rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang saat ini juga masih dibahas. Diperkirakan akhir bulan ini juga akan disampaikan pandangan umum anggota dewan di DPRD terhadap 10 ranperda tersebut.(isril)
28. Siswa yang Tidak Lulus UN Bisa Ikuti Ujian Ulangan
Selasa, 27/04/2010 12:17 WIB
padangmedia.com - PADANGPANJANG- Plt.Ka Dinas Pendidikan Kota Padangpanjang Drs.Kenedi Dt.Kopiah mengatakan bagi siswa yang tidak lulus pada Ujian Nasional dapat mengikuti ujian ulangan. Hal ini juga berlaku bagi siswa yang mendapatkan nilai mata pelajaran dibawah 5,50,
Namun Kenedi juga belum bisa memastikan kapan ujian ulangan tersebut akan dilaksanakan karena saat ini masih menunggu pengumuman hasil UN tingkat SLTP yang diperkirakan pada tanggal 3 Mai medatang dan petunjuk teknis pelaksanaan ujian ulangan.
Sementara itu suasana pengumuman hasil UN dikota Padangpanjang relatif lebih aman, tidak ada amukan siswa atau aksi corat coret pakaian sekolah meskipun ada beberapa sekolah yang siswanya tidak lulus sampai puluhan orang. Misalnya SMK Negeri 1 Padangpanjang dan SMK Karya masing-masing 45 orang, SMK Cendana 6, SMK Pemda 8 dan SMK Negeri 1 orang. Dari 652 siswa SMK peserta UN, 107 orang tidak lulus, dengan presentase kelulusan 85,90%
Ditingkat SMA/ sederajat dari rekap hasil UN 2009/2010 sebanyak 1057 peserta UN
72 orang tidak lulus dari SMA. Sedangkan untuk sekolah agama dari 140 orang siswa peserta UN, 35 orang diantaranya tidak lulus. Presentase kelulusan pada UN tahun ini 89,88% dan sekolah yang siswanya lulus 100% hanya 4 sekolah diantaranya SMA Negeri 1, SMA Negeri 2, SMA Sore, Ponpes Serambi Mekah dan MA.Diniyah Limo Jurai.(isril)
29. Kenaikan Tarif PDAM di Padangpanjang Masih Belum Final
Selasa, 27/04/2010 09:41 WIB
padangmedia.com - PADANGPANJANG- Keinginan DPRD agar rencana kenaikan tarif air PDAM Kota Padangpanjang untuk ditinjau kembali, akan menggagalkan semua program kegiatan yang telah direncanakan selama tahun 2010 ini. Hal demikian disampaikan direktur PDAM Kota Padangpanjang Desyusbar Dt. Pangulu Mudo saat dikonfirmasi padangmedia.com Senin (26/4)
"PDAM bisa mengajukan dana penyertaan modal, tapi tentunya uang yang dianggarkan di penyertaan modal tidak sesuai dengan peruntukannya. Karena danapenyertaan modal hanya bisa digunakan untuk pengembangan usaha perusahaan daerah. Jika menggunakan jalan lain tidak akan menjawab kebutuhan operasional di PDAM," jelas Desyusbar.
Sementara itu anggota Komisi II DPRD Kota Padangpanjang Mesra, saat dihubungi dikantor gedung dewan siang ini menyatakan, sebenarnya kenaikan tarif PDAM memang sudah saatnya, karena terendah di Sumatera Barat dan tidak sesuai dengan biaya operasional yang digunakan perusahaan daerah tersebut.
Namun Mesra berharap agar, jangan sampai 100 persen. Sementara PDAM sendiri masih belum mampu memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggannya, misal saja air yang didistribusikan, masih banyak keluhan pelanggan yang kecewa terhadap kebersihan air PDAM dan belum lagi yang lain-lainnya.
Untuk itu Mesra juga berharap agar PDAM juga menjelaskan kepada dewan untuk apa dana yang digunakan melalui penyertaan modal dan upaya perbaikan layanan kepada pelanggannya, kalau layanan kepada pelanggan sudah baik baru dinaikan harga tarif, tapi bukan mendadak langsung 100 persen.
Rencananya tarif air PDAM Kota Padangpanjang akan diberlakukan sejak bulan April ini pada pembayaran bulan Mai mendatang, namun karena adanya pengaduan masyarakat ke DPRD yang keberatan dengan kenaikan tarif tersebut membuat anggota dewan menyarankan agar PDAM meninjau kembali kenaikan tarif air tersebut.(isril)
30. PENCANANGAN PELAKSANAAN SENSUS PENDUDUK
BPS Padangpanjang Bertekad Hasilkan Data Akurat
Rabu, 28/04/2010 17:34 WIB
padangmedia.com - PADANGPANJANG - Kualitas dan keakuratan dari sebuah data adalah penting. Karena data merupakan titik tolak bagi perencanaan pembangunan dan sangat diperlukan dalam pembangunan berkelanjutan. Begitu juga halnya dengan data penduduk dari suatu wilayah. Dari data kependudukan yang akurat pemerintah bisa melakukan berbagai upaya dan kebijakan dalam kelanjutan pembangunan.
"Meski selama ini masih ada beberapa versi menyangkut jumlah penduduk, tetapi BPS selalu berusaha menghasilkan data yang sesuai dengan standarnya dan dapat memenuhi seluruh kepentingan masyarakat," ungkap Kepala Badan Pusat Statistik Kota Padangpanjang Ir. Muhammad Hudaya pada Apel Kesiapan dan Pencanangan Pelaksanaan Sensus Penduduk tahun 2010 di gedung M. Syafe’i siang tadi.
Dijelaskan Hudaya, sensus penduduk dilakukan satu kali dalam 10 tahun untuk mendapatkan jumlah akurat penduduk. Pendataan tersebut penting dilakukan agar pemerintah mudah dalam membuat program pembangunan sesuai dengan kondisi keadaan penduduk.
Sejalan dengan program yang dicanangkan PBB dalam pencapaian Millenium Devlopmen Goal’s (MDG’s) atau pembangunan milenium ada 8 indikator goals yang merupakan rumusan pembangunan dalam memenuhi hak dasar setiap warga Negara. Delapan tujuan itu yakni, pengentasan kemisikinan dan kelaparan yang ekstrim, pemerataan pendidikan dasar, persamaan gender dan pemberdayan perempuan, mengurangi tingkat kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, perlawanan terhadap HIV Aids, malaria dan penyakit lainnya, menjamin daya dukung lingkungan hidup dan mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. Semua tujuan yang hendak dicapai dalam MDG's ini sangatlah tergantung kepada data yang tentunya harus akurat dan berkualitas.
Menyinggung pelaksanaan sensus penduduk tahun 2010 ini BPS Kota Padangpanjang menyiapkan 108 orang petugas yang terdiri dari 78 pencacah, 26 orang koordinator tim dan 4 orang koordinator lapangan yang sudah dilatih. "Agar pendataan yang mereka lakukan selama bulan Mei mendatang bias menghasilkan data yang maksimal, para petugas sudah dibekali dengan berbagai program pelatihan dan pengetahuan," jelas Hudaya.
Ditambahkannya,pencanangan pelaksanaan Sensus Penduduk tahun 2010 dengan apel kesiagaan ini satu-satunya dilakukan oleh BPS kota Padangpanjang. Hal ini dilakukan karena petugas sensus di kota Serambi Mekkah ini bertekad untuk menghasilkan data yang terbaik.
Berkaitan adaya perbedaan jumlah data penduduk yang dibuat oleh BPS dan instansi di daerah seperti Catatan Sipil, menurut nya, hal ini hanya karena adanya perbedaan indikator, terutama dalam melakukan pendataan keluarga miskin.
Namun dia optimis dengan pelaksanaan sensus penduduk tahun 2010 ini, perbedaan-perbedaan ini akan dapat diminimalisir, untuk itu ia juga berharap agar masyarakat memberikan dukungan terhadap pelaksanaan sensus penduduk 2010 dengan memberikan data yang benar kepada petugas sensus yang akan datang kerumah-rumah penduduk.(isril)
31. Wawako Harapkan BPS dan Discapil Saling Koordinasi
Rabu, 28/04/2010 15:02 WIB
padangmedia.com - PADANGPANJANG - Wakil Walikota Padangpanjang Ir. Edwin.Sp mengatakan dengan dilakukannya sensus penduduk tahun 2010 diharapkan lembaga pemerintah daerah yang juga melakukan pendataan penduduk Dinas Catatan Sipil untuk bisa saling berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik, agar perbedaan data jumlah penduduk bisa diminimalisir.
Hal ini diungkapkan Edwin pada pembukaan Apel Kesiapan dan Pencanangan Pelaksanaan Sensus Penduduk tahun 2010 di gedung M. Syafe’i siang ini, yang juga dihadiri unsur muspida dan ratusan petugas pendataan.
"Dengan adanya keakuratan data penduduk akan sangat bermanfaat bagi pembangunan kota Padangpanjang. Karena dari data tersebut pemerintah daerah bisa mengambil kebijakan yang sesuai arah pembangunan dengan kondisi masyarakat," ucapnya.
Adanya perbedaan data yang terjadi selama ini telah memunculkan berbagai permasalah yang sangat kompleks. Namun kedepan dengan sensus penduduk tahun 2010 ini diharapkan hal ini akan bisa dihindari dengan menyamakan persepsi antara lembaga yang melakukan pendataan.
Kalaupun ada perbedaan data yang dilakukan oleh BPS dan Kantor Catatan Sipil, kata Edwin dengan adanya saling koordinasi maka hal ini akan menghapus berbagai persepsi yang berkembang ditengah masyarakat. "Bila data sudah akurat baik data jumlah penduduk dan khususnya lagi data keluarga miskin akan mempermudah pemerintah dalam memberikan bantuan kepada masyarakat," ujarnya.
Edwin juga mengajak masyarakat untuk mesukseskan sensus penduduk 2010 ini dengan memberikan data yang benar kepada petugas sensus.(isril)
32. Fraksi GBPIR Pertanyakan Dampak Penyertaan Modal Pemko pada Bank Nagari
Rabu, 28/04/2010 05:47 WIB
padangmedia.com - PADANGPANJANG-Ketua Fraksi Gerakan Bintang Pembangunan Indonesia Raya (GBPIR) DPRD Kota Padangpanjang Mesra mempertanyakan dampak penyertaan modal pemerintah kota Padangpanjang pada Bank Nagari Bank Pembangunan Daerah cabang Padangpanjang.
Menurut Mesra, deviden diberikan sudah cukup besar, dengan penyertaan modal yang diajukan pemko Padangpanjang sebesar 1,5 miliar maka total modal yang sudah tertanam di Bank Nagari cabang Padangpanjang tersebut sudah mencapai 9,3 miliar.
Untuk itu Mesra berharap agar pemko Padangpanjang dapat menjelaskan penyertaan modal untuk Bank Nagari tersebut. Sedangkan untuk PDAM yang juga diajukan pemko melalui penyertaan modal sebesar 1 miliar, bisa diterima dengan tetap meningkatkan pelayanan maksimal pada pelanggan yang membutuhkan air bersih.
Sebelumya wakil walikota Padangpanjang Ir.Edwin Sp pada nota jawaban pemko Padangpanjang terhadap pandangan umum fraksi menyangkut 10 ranperda pekan lalu mengatakan, dampak penyertaan modal pada Bank Nagari sudah mampu memberikan peningkatan ekonomi masyarakat melalui kridit peminjaman. Besarnya deviden yang diterima akibat penyertaan modal pada Bank Nagari setiap tahunnya bervariasi, tergantung pada laba bersih, untuk tahun 2009 saja 1,8 miliar.(isril)
33. RESES KE DAPIL
DPRD Padangpanjang Akui Realisasi Aspirasi Masyarakat Meningkat
Kamis, 29/04/2010 16:39 WIB
padangmedia.com - PADANGPANJANG - Memasuki masa reses catur wulan pertama tahun 2010, anggota DPRD Kota Padangpanjang melakukan kunjungan kerja ke masing-masing daerah pemilihan Padangpanjang Barat dan Padangpanjang Timur hari ini bertempat di kantor camat setempat.
Salah seorang anggota DPRD Kota Padangpanjang dari daerah Pemilihan Padangpanjang Timur Abrar.S.Ag Dt. Nan Balimo kepada padangmedia.com mengatakan, dengan melakukan kunjungan kerja ke daerah pemilihan bertujuan untuk menampung aspirasi masyarakat yang berkembang berkaitan pelaksanaan berbagai sektor pembangunan yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah.
Dari berbagai pertanyaan yang muncul melalui ungkapan masyarakat di daerah pemilihan Padangpanjang Timur dan Daerah Pemilihan Padangpanjang Barat lebih menyoroti masalah proyek fisik yang berhubungan dengan Musrenbang yang tidak sampai ke tingkat Kota, pupuk, kesehatan dan pelayanan kesehatan serta kesemrawutan pasar Padangpanjang.
Berkaitan dengan Musrenbang, DPRD akan membuat formula baru dimana hasil musrenbang ditingkat kelurahan dan kecamatan akan dipelajari dan jika memang sangat prioritas akan diperjuangkan untuk diloloskan di tingkat kota.
Namun Abrar tidak menjelaskan berapa persen usulan masyarakat yang terwujud dari musrenbang namun ia menilai setiap tahunnya selalu ada peningkatan karena memang DPRD sendiri selalu berkomunikasi dengan fasilitator. "Kalau ada program yang diusulkan Musrenbang tidak masuk atau di KUA maka dimasukan kembali," jelas Abrar.(isril)
34. Komisi II DPRD Padangpanjang Akan Panggil Disperindag
Kamis, 29/04/2010 16:01 WIB
padangmedia.com - PADANGPANJANG - Komisi II DPRD Kota Padangpanjang, menangani masalah ekonomi kerakyatan akan memanggil Dinas Perindag dan instansai terkait, berkaitan masalah dihadapi 16 orang pedagang yang berjualan dikedai milik Mifan Water Park Padangpanjang. Pemanggilan ini menurut Ketua Komisi Abrar, untuk mengetahui langkah-langkah apa yang diambil pemerintah daerah untuk mencari jalan keluar bagi para pedagang dari LPM masing-masing kelurahan tersebut.
Abrar yang dihubungi padangmedia.com di kantor Camat Padangpanjang Timur siang ini berharap harus ada kebijakan yang jelas untuk membantu pedagang. Karena biaya yang dibebankan manajemen Mifan sebesar 12 juta sangat besar, sementara untuk penghasilan para pedagang sehari saja sudah sangat memprihatinkan.
Abrar juga memaklumi karena di APBD tahun 2010 memang tidak ada anggaran untuk membiayai kontrak kedai. Aspirasi yang disampaikan pedagang ke DPRD dimusyawarhkan dengan pemerintah daerah. DPRD juga akan mendesak membuat formula-formula apa yang bisa digunakan untuk membantu masyarakat pedagang dari LPM kelurahan . "Kita tidak setuju kalau itu akan memberatkan masyarakat," tegasnya.
Seperti diberitakan padangmedia.com sebelumnya, 16 orang pedagang dari 16 LPM dimasing-masing kelurahan mencemaskan usaha mereka yang terancam tutup berkaitan surat pemeberitahuan dari manajemen Mifan habisnya masa kontrak kedai di komplek parkir Mifan Water Park. Kalau pedagang ingin tetap berjualan, manajemen Mifan mminta sewa kontrak sebesar Rp 12 juta yang didirasakan sangat membebani masyarakat pedagang.
Meskipun sudah dilakukan dua kali pertemuan antara pedagang, manajemen Mifan dan Pemko di kantor pemberdayaan perempuan kemaren, namun masih belum menemukan jalan kelua. Sementarar penyelesaian yang dihadapi para pedagang dari LPM kelurahan tersebut, sementara pemda sendiri tidak punya biaya untuk membantu sewa kontrak seperti tahun pertama kemarin.
Ironisnya dikalangan pedagang sendiri muncul imej mereka akan dijadikan “kudo palajang bukik” karena mereka menilai dengan biaya 12 juta/kedai/tahun dengan 16 buah kedai yang ditawarkan ke pedagang, Mifan bisa membayar kontraknya Rp.50 juta/tahunnya ke pemda Padangpanjang.(isril)
<- The End ->
